 |
| Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 |
KABUPATEN CIAMIS — Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penjelasan awal mengenai rancangan anggaran ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Tumenggung Wiradikusuma pada Jumat (25/9/2026).
Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyoroti sejumlah tantangan fiskal yang akan dihadapi daerah pada tahun mendatang. Salah satu poin yang paling krusial adalah adanya tren penurunan pada sektor pendapatan. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2026, total pendapatan daerah Ciamis di tahun 2027 diproyeksikan menurun sekitar 28,42 persen.
Turunnya proyeksi pendapatan ini tidak lepas dari kebijakan di tingkat atas. Menurut penjelasan Bupati Herdiat, koreksi tersebut utamanya dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, serta menurunnya alokasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi.
Kendati ada tekanan dari sisi dana transfer, Pemkab Ciamis membawa sedikit angin segar dari optimalisasi potensi lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru ditargetkan mampu mencatatkan pertumbuhan positif, dengan rencana peningkatan sekitar 5,37 persen pada tahun anggaran 2027.
Terkait postur belanja, rancangan APBD akan didistribusikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan pengeluaran transfer.
Menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Bupati Herdiat menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang ketat dan cermat. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk menerapkan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap program dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada, kita harus terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan APBD tahun anggaran 2027. Anggaran yang tersedia harus dikelola secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip value for money," tegas Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Terkait postur belanja, rancangan APBD akan didistribusikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan pengeluaran transfer.
Menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Bupati Herdiat menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang ketat dan cermat. Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk menerapkan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap program dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat.
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada, kita harus terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan APBD tahun anggaran 2027. Anggaran yang tersedia harus dikelola secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip value for money," tegas Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Pemkab Ciamis juga dituntut untuk melakukan langkah terukur, seperti mengendalikan pos-pos belanja wajib serta hanya memprioritaskan kebutuhan daerah yang sifatnya mendesak dan sangat strategis.
Meskipun anggaran mengetat, kebijakan dasar pembangunan Ciamis dipastikan tetap berjalan selaras dengan program prioritas Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Fokus utama pemerintah akan tetap bertumpu pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi warga dan penguatan roda ekonomi daerah.
"Sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Ciamis," ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi. Sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui agar Raperda APBD 2027 dibahas ke tahap selanjutnya. Hal ini menandakan dukungan penuh dan perhatian dewan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah daerah.
Bupati Herdiat, dalam penyampaian jawaban pandangan umum Fraksi-Fraksi, memaparkan bahwa Fokus utama pembangunan tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, pengentasan kemiskinan, serta penurunan angka stunting.
Komitmen pro-rakyat ini dibuktikan dengan sejumlah capaian dan alokasi prioritas. Di sektor kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) warga Ciamis saat ini telah berhasil menyentuh angka 92,42 persen, dan pemerintah terus berupaya meningkatkannya secara bertahap.
Keberpihakan pada masyarakat desa juga sangat nyata. Pemkab Ciamis secara konsisten telah mengalokasikan Dana Desa (ADD) sebesar 12,32 persen. Angka ini berada di atas batas minimal yang diwajibkan oleh aturan pusat, yang menjadi bukti konkret dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Sementara untuk program perlindungan sosial seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pemerintah menyiapkan skema bantuan stimulan yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkab Ciamis berharap stimulus ini mampu menghidupkan kembali mesin penggerak utama di masyarakat, yakni kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
Sementara untuk program perlindungan sosial seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pemerintah menyiapkan skema bantuan stimulan yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkab Ciamis berharap stimulus ini mampu menghidupkan kembali mesin penggerak utama di masyarakat, yakni kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
